(ProgresifNews) Lampung Barat, – Komunitas Pemerhati Anggaran Lampung (KPAL) mengendus ada dugaan kecurangan dalam realisasi anggaran perjalanan dinas di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.
LSM yang fokus bergerak di permainan anggaran itu meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut dugaan mark up anggaran perjalanan dinas di Diskoperindag Lampung Barat yang menguras anggaran mencapai Rp 1.103.152.000.
Pihaknya meminta APH untuk segera mengecek kebenaran penggunaan anggaran tersebut. Banyak anggaran di Diskoperindag Lampung Barat tidak tepat sasaran.
“Realisasi anggaran kegiatan 80 persen penggunaannya hanya untuk perjalanan dinas. Seharusnya, penggunaan anggaran 80 persen untuk kegiatan dan 20 persen perjalanan dinas dan rapat, barulah penggunaan anggaran itu produktif,” ujar Ketua KPAL Firmansyah DT kepada koran ini.
Selain itu, lanjut Firman, pihaknya menemukan hal yang tak wajar dalam penggunaan anggaran pada puluhan paket belanja Perjalanan Dinas tersebut. Diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara dalam kasus ini.
“Dengan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar, pegawai maupun pejabat Diskoperindag Lambar bisa melakukan Perjalanan dinas dalam Kota lebih dari 150 hari sepanjang tahun. Lalu kapan mereka ngantor kalau setiap hari dinas luar,” tanya Firman heran.
Selain itu, Modus yang digunakan oknum pejabat Diskoperindag Lambar dalam perjalanan dinas tersebut misalnya dalam pelaporan menginap di suatu tempat selama tiga hari. Sementara faktanya hanya satu hari atau bahkan sama sekali tidak menginap.
“Hasil investigasi kami nanti, Jika ditemukan adanya potensi kerugian negara tentu akan kami kordinasikan dengan pihak hukum. Kami akan meminta APH untuk memeriksa sejumlah realisasi anggaran di Diskoperindag Lambar,” ungkapnya.
Bagaimana tanggapan Kepala Diskoperindag Lampung Barat, Tri Umaryani terkait pemberitaan ini, tunggu edisi mendatang. (Red)
