(ProgreaifNews.com) LAMPUNG BARAT—Kehidupan mewah bergelimpangan harta, tak jarang membuat orang menjadi khilaf dan menjadi gelap mata. Segala macam trik dan intrik akan di upayakan untuk mendapatkan kehidupan nyaman bak seorang sultan.
Ketua Lembaga Gerakan Retorasi Anak Bangsa (GRAB), Andika menilai bahwa potensi dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), merupakan hal yang tidak mengherankan khususnya di Kabupaten Lampung Barat.
Trik-trik dan prakter kotor untuk memperkaya diri pribadi itu diduga terjadi di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2023, dari hasil penelisikan beberapa aitem program belanja yang di biayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-Swakelola), dengan total keseluruhan anggaran senilai Rp1.599.000.000,- guna membiayai kegiyatan sebanyak 226 paket penyedia.
Dari besarnya anggaran dan banyaknya kegiyatan membuat diduga para oknum disana diduga berlomba-lomba mengeruk anggaran guna memperkaya diri.
Temuan ini memang belum sampai pada kesimpulan adanya unsur korupsi. Namun, sudah menjadi rahasia umum, Anggaran APBD-red Swakelola merupakan lahan subur.
Dari hasil pengamatan koran ini dilapangan, yang menjadi dugaan adanya indikasi korupsi, hingga mark-up anggaran seperti:
– Rehap gedung kantor guna pembelian seperti Pipa Baja Hitam, Batu Split, Pasir, Seng Gelombang 0,3 Mm, Semen/Pc (50Kg) Tulangan Beton yang dipecah menjadi 2 paket penyedia Rp30.985.850
– Belanca Atk seperti Cetak Buku Laporan/dokumen, Jilid Spiral, fotocopy, Penggandaan yang dipecah menjadi 26 paket penyedia dengan total Rp83.188.525,-
Bahkan bukan hanya kegiyatan itu saja yang diduga jadi lahan bancakan oleh para oknum disana, seperti kegiyatan belanja perjalanan dinas biasa, yang dipecah menjadi 22 paket penyedia dalam bentuk kegiyatan Swakelola dengan total Rp363.315.000,-pun tak luput oleh para oknum-oknum disana.
Adanya hal itu diharapkan pihak Inspektorat/APIP maupun APH, Kabupaten Lampung Barat, agar dapat segera melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme yang di lakukan oknum-oknum Dinas Perikanan disana, jangan sampai masyarakat menilai seolah Seperti fenomena gunung Es, yang kelihatan baru puncaknya, dan di bawah belum terlihat.
Terkait adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang terjadi di Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Kususnya Kepala Dinas “Kamaludin, ST. belum dapat diminta konfirmasi terkait adanya hal ini.
Bahkan seperti kegiyatan anggaran tahun 2022, yang bersumber dari APBD-Red Swakelola senilai Rp.1,8 miliar, guna mimbiayai belanja kegiyatan dengan total 207 paket, diduga tak luput adanya intrik KKN, namun lebih jelasnya akan dikupas mendalam pada edisi mendatang.
Editor : Hq
